 |
| Foto : ANTARA/Fanny Octavianus/fa |
JAKARTA-Presiden perlu mengevaluasi kinerja Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan Ujian Nasional. Pasalnya, meskipun banyak bukti yang menunjukkan keburukan dan ekses negatif, pemerintah berkukuh memakai UN sebagai standar kelulusan siswa.
Demikian disampaikan Koordinator Education Forum (EF) Suparman dalam diskusi bersama jajaran redaksi Media Indonesia di Kedoya Jakarta, Kamis (17/5).
Selain Suparman, turut hadir koordinator EF lainnya Elin Driana, Dosen Syamsir Alam, serta Direktur Riset dan Pengembangan Program Ikatan Guru Indonesia (IGI) Dhitta Puti Saraswati.
"Secara umum, sudah banyak bukti keburukan dan ekses negatifnya. Tapi kenapa tetap dipaksakan? Ini berarti ada problem di pengambil kebijakan yaitu di tingkat Menteri dan Wamendikbud. Nuansa otoritarianisme seolah kembali ke sistem pendidikan kita," ungkap Suparman.
Menurutnya, nuansa otoritarianisme ini bukan hanya ada di UN. Ada banyak kasus terkait sektor pendidikan di mana pemerintah tidak mau mendengarkan masukan dari masyarakat dan jalan sendiri dengan program-programnya.
"Misalnya pemaksaan bahwa setiap mahasiswa harus membuat jurnal, menolak dihapuskannya RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional), rencana menyertifikasi seniman, rencana menjadikan UN sebagai syarat SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) jalur undangan, dan banyak kasus lainnya," ujar Suparman.
Oleh karena itu, lanjut Suparman, Presiden perlu mengevaluasi kinerja Menteri dan Wamendikbud selama ini. "Bukan berarti kita tidak cinta terhadap pendidikan, tapi justru karena kita peduli kita minta presiden evaluasi. Ada kebobrokan dalam sistem pendidikan kita tapi seolah dibiarkan," katanya. (OL-11)
Sumber : http://mediaindonesia.com
No comments:
Post a Comment