Jumlah Tenaga Guru Honor Menurun

Ilustrasi

Ambon: Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, Benny Selanno mengaku setelah pihaknya melakukan verifikasi tenaga guru honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ternyata mengalami penurunan.

Walaupun Selanno mengaku terjadi penurunan saat dilakukan verifikasi, namun dirinya tidak menyebutkan berapa persen terjadi penurunan jumlah tenaga guru honorer tersebut.

“Penurunannya belum terlalu banyak, tapi memang ada setelah diverifikasi,” tandas Selanno kepada wartawan di Balai Kota, kemarin.

Dikatakan, dengan adanya penurunan tersebut, BKD belum bisa mengindikasikan bahwa hal itu terjadi karena penyalahgunaan kewenangan ataupun lainnya yang dilakukan oleh setiap kepala sekolah.

Memang sebenarnya indikasi manipulasi data yang sementara diverifikasi tidak ada, karena sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 serta PP 56 tahun 2012 harus diteliti dengan baik.

Ia mengakui belum dapat menentukan kapan berakhirnya verifikasi tenaga honorer tersebut, sebab masih juga disibukan dengan pekerjaan lainnya. Namun dirinya berjanji selesai verifikasi, BKD akan menyampaikan hasilnya kepada publik untuk diketahui.

“Menyangkut hasil belum bisa kami sampaikan, karena masih dalam proses penyelesaian. Kita belum bisa tentukan sampai kapan verifikasi tersebut berakhir,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan tenaga pendidik akan dilakukan melalui satu pintu yakni lewat BKD sebab fungsi dan kewenangan pembinaan aparatur ada pada badan tersebut.

“Mungkin Dindik dengan fungsi pengaturan jam belajar dan sebagai perantara, namun kewenangan ada di kita,” katanya.

Ditambahkan, penerimaan guru honor ke depan, jika tidak melalui BKD, maka tidak akan diakomodir dalam perencanaan pengangkatan CPNS.

Sebelumya diberitakan DPRD Kota Ambon melalui Komisi II berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pada rapat kerja yang kedua nantinya, dapat menyampaikan hasil verifikasi data guru honorer, kepada DPRD, sebab Komisi II mengindikasikan ada kejanggalan jumlah tenaga guru honorer yang dlaporkan.

“BKD sementara mengindetifikasi ulang dan menurut Kepala BKD mereka  sementara melakukan verifikasi sebab komisi merasa janggal, sebab ada sekolah yang ditambah pegawai honor dan guru tetap bisa mencapai 30-40 orang di satu sekolah dan diduga itu tidak mungkin,” tandas anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Alambarcis Pelupessy kepada wartawan di Ambon, beberapa hari lalu. (S5)

Sumber : http://www.moluken.com