Ambon - DPRD Kota Ambon melalui Komisi II berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pada rapat kerja yang kedua nantinya, dapat menyampaikan hasil verifikasi data guru honorer kepada DPRD, sebab Komisi II mengindikasikan ada kejanggalan jumlah tenaga guru honorer yang dilaporkan.
“BKD sementara mengindetifikasi ulang dan menurut Kepala BKD mereka sementara melakukan verifikasi sebab komisi merasa janggal, sebab ada sekolah yang ditambah pegawai honor dan guru tetap bisa mencapai 30-40 orang di satu sekolah dan diduga itu tidak mungkin. Apalagi ketika diusulkan satu nama tiba-tiba ada tambahan tertentu ini diduga baru susulan. Sehingga hasil percakapan pada pertemuan pertama, kita minta untuk BKD mengindentifikasi seluruh persoalan, sehingga komisi bisa tahu kuota dari 1000 lebih calon pegawai sisa berepa yang diangkat,” tandas anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Alambarcis Pelupessy kepada wartawan di Ambon, Sabtu (23/6).
Dikatakan, problem ini menyangkut persoalan rasa adil ketika tenaga guru honor yang belum waktunya untuk diangkat, namun tiba-tiba diusulkan menjadi CPNS padahal ada tenaga honor guru lain yang lebih duluan.
Menurutnya, semua berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kalau ketentuan pegawai honor diangkat dari tahun 2005, maka harus dijalankan, bukan data tenaga honor di manupalasi oleh pihak sekolah sehingga ini yang dianggap komisi ada yang janggal.
“Ketika kita bicarakan iniada 400 lebih yang harus terpenuhi untuk diangkat menjadi CPNS namun ternyata hasilnya mencapai 1000 lebih. Yang menonjol itu ada pada tenaga guru honor,” cetusnya.
Dijelaskan, BKD harus dapat mengklarifikasi serta mengindetifikasi jumlah tenaga honorer, untuk disampaikan kepada komisi untuk menuntaskan permasalahan ini. Jika hasil yang disampaikan BKD nantinya, masih melambung tinggi di pertemuan kedua, maka Komisi II akan turun langsung untuk mendeteksinya.
“Kita menduga kalau ketemu ada yang janggal di satu sekolah, maka hal yang sama juga akan ditemui di sekolah lainnya sebab diduga ada kepala sekolah yang memalsukan dokumen. Kalau kedapatan maka komisi akan rekomendasikan untuk kepala sekolah itu dapat sanksi,” tegasnya
Sebelumnya, Kepala BKD Kota Ambon, Beny Selanno kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Senin (21/5), mengungkapkan, verifikasi tenaga honor sangat penting untuk melihat lebih jauh data yang ada di Kota Ambon dan menghindari data fiktif, karena ditakutkan orang yang tidak honor, namun dimasukkan dalam daftar data honor. (S-34)
Sumber : http://siwalimanews.com
No comments:
Post a Comment