Ambon - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus disorot. Tidak hanya dugaan korupsi anggaran pembangunan infrastruktur yang dipermasalahkan, tapi manipulasi jatah tenaga honorer daerah mulai diperguncingkan.
Wakil Direktur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Advokasi Masyarakat Adat-ATAMARI, Samad Rumalean kepada Siwalima di Ambon, Rabu (27/6), menjelaskan, sebanyak 1.165 orang honorer daerah katagori satu (K-I) yang akan diangkat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 2012, ternyata seluruhnya adalah fiktif.
SK pengangkatan honorer yang diterbitkan Bupati Abdullah Vanath Nomor: 814/047 tertanggal 1 Juli 2004 dan SK Nomor: 814/075 tertanggal 1 Januari 2010 dalam daftar normatif tenaga honorer K-I yang diumumkan BKN untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tahun 2012 ini ternyata seluruhnya fiktif.
Rumalean menjelaskan, pada 2004 belum ada tenaga honorer daerah di SBT. Pemerintahan sementara di Kabupaten SBT dipegang oleh caretaker Hi. Wokanubun. Abdullah Vanath baru dilantik menjadi bupati pada Oktober 2005. Sementara SK yang diterbitkan Vanath sejak 1 Juli 2004. “Inikan tidak mungkin, kejahatan birokrasi yang luar biasa sudah dilakukan bupati,” tuding Rumalean.
Ditandaskan, telah terjadi kejahatan birokrasi di SBT dengan dikeluarkan SK “siluman” pengangkatan honorer pertama K-I sebanyak 1.165 orang dengan SK Nomor: 814/047 tertanggal 1 Juli 2004 dan pengangkatan akhir dengan SK Bupati Nomor: 814/075 tertanggal 1 Januari 2010 adalah kamuflase. Selain terjadi kejahatan birokrasi juga diduga terjadi bisnis “gelap” dalam meloloskan 1.165 orang tenaga honorer fiktif ini.
“Bayangkan saja kalau seorang tenaga honorer dianggarkan dalam APBD atau APBN masing-masing sebesar Rp.500 ribu per bulan saja dihitung sejak 1 Juli 2004 terbitnya SK hingga Juni 2012 selama delapan tahun, nominalnya cukup spektakuler, yakni mencapai Rp.55.920.000.000. Ini karena berdasarkan aturan pengangkatan honorer daerah K-I menjadi CPNS hanya honorer daerah yang dibiayai dari APBN atau APBD masing-masing kabupate/kota,” bebernya.
Rumalean membeberakan, hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Advokasi Masyarakat Adat-ATAMARI di SBT, ternyata nama-nama yang tercantum dalam daftar normatif tenaga honorer katagori satu (K-I) yang diumumkan BKN, 22 Maret 2012 lalu tersebut tak satupun yang honor di SBT.
Nama-nama yang ada dalam daftar normatif tenaga honorer K-I seluruhnya fiktif. Mereka berasal dari Sulawesi, Jawa dan sejumlah kabupaten kota di Maluku antara lain; Felma Helti Repy, Djosan Salem, Alfan Degraaf, Haryati Udin, Thobias Batlajery, Ujang Hudaya, Surianti, Yuniarti Hafis, Yeremias Sopacua, Prayogo Handayani, Kusmiati, Samun Masaa, Wa Jati, Sudrajat Efendy, Sutikno, Siti Humaroh, Margaretha Anthony, Noki Olka Wijaya, Gresia Montonglayuk, Fiktor Aurmatin, Agdorisye Maspaitela, Adrianus Palpialy, Esterlina Kapitan, Erwin, Angganeta Lambiombir, Deny Rebusta, Piter D Tentua, Muhammad Saleh Kasben, Rati Ajeng Purnawaty, Musrifa, Rusnayanty.
Nama-nama ini lanjut Rumalean, hanya merupakan sedikit dari 1.165 orang jatah honorer daerah SBT 2012. Beberapa anak daerah juga diakomodir dalam pengangkatan honorer daerah kali ini tetapi mereka yang diangkat sama sekali bukan tenaga honorer tetapi berprofesi ibu rumah tangga, tukang ojek, buruh pelabuhan, petani dan nelayan yang adalah tim sukses bupati pada Pilkada 2010 lalu.
“100 persen sama sekali tidak pernah honor bahkan sebagian besar diantaranya belum pernah sampai ke Bula, ibu kota kabupaten SBT. Inikan lucu! ,” tandas putra asli SBT yang adalah dosen Fakultas FKIP Unpatti Ambon.
Lucunya lagi kata Rumalean mereka yang benar-benar honor sejak tahun 2006, namanya tidak tercantum dalam daftar honorer K-I. Hanya sekitar 5 persen yang namanya tercantum dalam daftar honorer K-I yang diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut.
Sebelumnya tim verifikasi dan validasi dari Depdagri yang turun ke SBT awal 2012 lalu tidak menemukan tenaga honorer sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam daftar normatif tenaga honorer K-I yang berjumlah 1.165 orang.
Pemkab SBT berdalih para tenaga honorer daerah tersebut seluruhnya sementara bertugas di kecamatan dan desa-desa. Awalnya tim tidak yakin karena jumlah 1.165 orang semuahnya di kecamatan dan desa-desa adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi berkat hasil lobi kepala inspektorat dan wakil bupati serta ancaman kepada tim akhirnya semua lolos.
”Ini harus dibongkar karena kasus yang sama juga pernah terjadi pada pengangkatan honorer daerah SBT tahun 2006, 2007 hingga 2009 lalu. Sindikat kejahatan birokrasi yang dilakukan pemerintahan di SBT bersama kroni-kroninya benar-benar terstruktur dan rapi sehingga sulit diendus,” tegas Rumalean. (S-27)
Sumber : http://siwalimanews.com
No comments:
Post a Comment