Otonomi Sekolah Tingkatkan Mutu

Ilustrasi

Jakarta — Manajemen berbasis sekolah adalah prinsip program bantuan operasional sekolah meningkatkan mutu pembelajaran siswa di sekolah. Tujuh tahun berjalan, program itu dapat memastikan setiap anak sekolah karena alokasi dana mencakup 100 persen biaya operasional SD-SMP.

Hal itu mengemuka pada diskusi ”Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Generasi Emas Indonesia” yang diadakan Bank Dunia, Jumat (13/7), di Jakarta.

Berdasarkan Preliminary Results Draft Public Expenditure Review Bank Dunia 2012, penggunaan dana dalam kewenangan sekolah terkait hasil belajar. Semakin fleksibel penggunaan dana, nilai siswa lebih baik. Pada program BOS, lebih dari 80 persen dana menjadi kewenangan sekolah.

Menurut Kepala Sektor Pembangunan Manusia Bank Dunia Mae Chu Chang, program BOS mendorong transformasi dari sistem terpusat ke manajemen berbasis sekolah. Itu membuat sumber dana dikendalikan sekolah berikut tanggung jawab perencanaan dan pengelolaannya.

”Ini juga terjadi di negara lain, seperti AS, Inggris, dan Hongkong,” kata Chang.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, hasil studi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) 2011 menyebutkan, tingkat otonomi dan akuntabilitas sekolah memengaruhi hasil belajar. Peran BOS memperkuat manajemen berbasis sekolah kian penting.

Komite sekolah

Hanya saja, lanjut Chang, peran komite sekolah dalam manajemen berbasis sekolah ini sangat vital. Komite sekolah harus berisi wakil orangtua yang anaknya bersekolah di sekolah itu karena akan lebih peduli dan teliti mengawasi.

Hal sama dikatakan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan. Manajemen berbasis sekolah meningkatkan keterlibatan orangtua. ”Sekolah makin transparan dengan perencanaan dan penggunaan dana BOS,” katanya.

Ketua Komite Sekolah SD Cibuluh, Bogor, Asep Kusnadi menyatakan, setiap bulan pihaknya membuat laporan keuangan penggunaan dana BOS yang dipasang di papan pengumuman. Komite sekolah dan kepala sekolah bekerja sama merancang rencana anggaran sekolah dan memantau pelaksanaannya.

Ketika baru dimulai tahun 2005, dengan alokasi dana Rp 10 triliun dari APBN, ada 39 juta siswa penerima BOS. Unit cost saat itu Rp 235.000 per siswa SD/MI dan Rp 324.500 per siswa SMP/MTs. Tahun 2012, alokasi dana menjadi Rp 27,6 triliun untuk 44 juta siswa. Unit cost siswa Rp 580.000 per siswa SD/MI dan Rp 710.000 per siswa SMP/MTs.

Penggunaan BOS

Karena BOS 2012 mencakup 100 persen biaya operasional, lanjut Musliar, SD dan SMP dilarang memungut apa pun dari siswa. Sebab, BOS juga bisa untuk biaya seperti seragam, sepatu, alat tulis, dan bantuan ongkos transportasi bagi siswa tak mampu. ”Juga untuk membeli buku  teks pelajaran dan penerimaan siswa baru,” katanya.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty mengatakan, pihaknya ingin terus bekerja sama dengan Indonesia. ”Agar program BOS lebih efektif,” ujarnya. Bantuan itu banyak untuk pelatihan manajemen, tidak langsung ke sekolah. (LUK)

Sumber : http://edukasi.kompas.com