Nasib Ratusan CPNS di SBB Terancam

Ambon: Nasib ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2012 masih terus mengambang. Sedianya, para PNS ini sudah harus mendapatkan SK 100 persen, namun sampai saat ini belum ada niat baik dari Pemkab SBB untuk merealisasikan hal tersebut. Anehnya, dari total CPNS yang direkrut dan telah dinyatakan lolos sebanyak 348 orang, namun yang di SK-kan hanya 265 orang saja. Demikian bunyi rilis yang diterima Moluken.com dari  Koordinator Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Masyarakat SBB, Kamis (12/07), sore.

Selain 348 itu, ada juga CPNS dengan pemberkasan tanpa seleksi sehingga total keseluruhannya berjumlah 423 orang. Dari total itu, Pemkab SBB bagian kepegawaian hanya menerbitkan SK kepada 263 orang, sisanya tidak diurus lagi.

Atas tindakan itulah, Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) SBB Yudit Louhenapessy, dinilai telah melakukan intimidasi terhadap hak-hak ratusan CPNS SBB TMT 2011. Yudit yang kemudian mendapat protes dari CPNS di SBB sehingga SK 263 orang yang sudah diterbitkan itu batal dibagikan. “ Seharusnya BKD SBB menerbitkan SK sebanyak 423 orang, bukan hanya 265 orang,” ungkap Kasale.

“ Terkait persoalan ini maka kami menilai persolan administratif  di Pemda SBB saat ini sangat rawan. Bupati SBB dan Kepala BKD SBB Yudit Louhenapessy harus bertangung jawab. Kami curiga dugaan manipulatif ini dilakukan jelang momentum perhelatan Pemilukada SBB tahun lalu. Sehingga lagi-lagi masyarakat yang nota bene CPNS SBB itu harus dikorbankan. Ini tata kelola pemerintahan yang sangat amburadul. Bupati dan kepala BKD harus bertanggungjawab,” katanya.

Terkait persoalan itu, Kasale berencana ia dan teman-temannya dalam waktu dekat akan melakukan aksi untuk meminta Gubernur Maluku supaya segera menidak lanjuti persoalan yang terjadi di pemerintahan SBB itu.

Tanpa disadari, bahwa tata kelola pemerintahan di kabupaten yang bertajuk Saka Mese Nusa itu sudah tidak lagi efektif. Ketimpangan terjadi di berbagai instansi bahkan terkesan lemah dan asal-asalan dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. “ Kami juga akan mendesak Menpan RI untuk memberikan sangsi tegas terhadap pemerinda daerah SBB atas persoalan CPNS SBB. Bukan saja soal rekrutmen yang tidak sesuai kuota, tetapi juga terkait dengan mengulur-ulur waktu atas pemberian SK bagi para CPNS di kabupaten itu,” katanya.

Menurut Kasale, Kepala BKD SBB itu sebenarnya tidak layak duduk di jabatan itu tapi Bupati SBB selama ini terus melindungi Kepala BKD itu. Ada apa ini ?. “ Saya ingatkan, bahwa untuk menyelamatkan nasib para CPNS di SBB, maka Yudit Louhenapessy harus segera dicopot dari jabatannya,” ucap Kasale dengan tegasnya. (TR)

Sumber : http://www.moluken.com