Ilustrasi |
JAKARTA - Kasus penyaluran beasiswa bidik misi yang tidak tepat sasaran masih terus terjadi. Karena itu, sekarang seluruh kampus pengelola bidik misi menyiapkan verifikasi penerima beasiswa tersebut. Jika ada pelanggaran, kampus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi.
Contohnya bisa dilihat di ITS Surabaya. Ada dua penerima beasiswa bidik misi yang ternyata berasal dari keluarga berada. Menurut Rektor ITS Triyogi Yuwono, dua penerima beasiswa itu datang dari SNM PTN jalur undangan. "Kebijakan kami, dua orang itu langsung dipecat," katanya.
Triyogi menyatakan, setiap kampus diberi wewenang untuk menetapkan jenis sanksi bagi pelaku pelanggaran bidik misi. Ada kampus yang tidak memberlakukan vonis pemecatan bagi calon mahasiswa yang diketahui kaya tetapi melamar bidik misi. Pihak kampus pun memindahkan yang bersangkutan ke kelas reguler atau non bidik misi. "Jadi, tetap bisa kuliah, tetapi hak bidik misinya dicopot," tuturnya.
Menurut Triyogi, secara umum kampus menjalankan dua seleksi untuk menetapkan penerima bidik misi. Seleksi atau saringan pertama adalah tahap SNM PTN, baik jalur undangan maupun jalur ujian tulis. Saringan berikutnya adalah proses verifikasi dokumen.
Triyogi menjelaskan, setelah pelamar bidik misi dinyatakan diterima SNM PTN, akan dilakukan verifikasi dokumen. Jika ditemukan kejanggalan, proses akan diteruskan dengan verifikasi lapangan.
"Saat ini sedang dijalankan verifikasi lapangan untuk bidik misi SNM PTN jalur ujian tulis," ujar dia sembari menambahkan bahwa di kampus yang dipimpinnya ada sekitar 860 kursi bidik misi.
Sementara itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Ravik Karsidi mengatakan, kampusnya juga sudah mengantisipasi kasus penyaluran bidik misi tidak tepat sasaran. Seperti ITS, UNS juga memberlakukan sistem pemecatan kepada pelamar bidik misi yang ketahuan berbohong.
Terpisah, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab juga menjelaskan bahwa di kampusnya sedang disusun rencana verifikasi penerima bidik misi. Dia mengatakan, verifikasi itu dilakukan pimpinan kampus.
Selain mengecek kondisi ekonomi calon mahasiswa, verifikasi tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat. Dia mengatakan, ada orang tua mahasiswa yang meminta secara paksa uang saku dari program bidik misi.
"Celakanya, orang tua meminta uang itu untuk belanja kebutuhan sehari-hari," ucap Rochmat. Padahal, uang saku dari bidik misi harus digunakan untuk penunjang kuliah selama empat tahun.
Sumber : http://www.jpnn.com
No comments:
Post a Comment