Diduga, Pengangkatan Tenaga Honorer Malteng Sarat Diskriminasi

Ilustrasi

AMBON - Pengangkatan tenaga honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) diduga sarat akan diskriminasi oleh kepentingan tertentu.

Pasalnya, tenaga honorer yang telah mengabdi bertahu-tahun lamanya sama sekali tak diakomodir oleh Pemkab setempat.

“Pengangkatan tenaga honorer yang diterbitkan beberapa waktu lalu oleh Pemkab Malteng, prinsipnya kita berikan apresiasi, tapi sejauh ini ada keresahan ditengah-tengah tenaga honorer sendiri, karena ada temuan-temuan beberapa tenaga honorer yang sudah mengabdi sekitar 5,6 sampai 8 tahun, tidak diakomodir,” terang Dewan Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanjung Sial (Hipermatansil), Deden Silimbona kepada wartawan, Jumat (31/5) di Ambon.

Dirinya meminta, Pemkab Malteng segera meresponi masalah tersebut.

"Kami minta Pemkab Malteng khususnya BKD melakukan pendataan sesuai usulan dari setiap Kepala Sekolah di Kabupaten Malteng. Selain itu, memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada seluruh UPTD untuk melakukan pendataan kepada seluruh tenaga honorer sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam formasi pengangkatan CPNS di Kabupaten Malteng," usul dia.

Tak hanya itu, Silimbona membeberkan tenaga honorer yang berasal dari Tanjung Sial, Malteng juga diperlakukan diskriminasi oleh Pemkab setempat. "Masyarakat Tanjung Sial yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Malteng, sudah sekitar 20 tahun tidak pernah ada keterwakilan dalam proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," beber dia.

Untuk itu, dia mendesak agar Pemkab Malteng melalui Dinas Pendidikan segera menyelesaikan masalah tersebut. “Kami minta Pemkab Malteng melalui dinas Pendidikan, agar bisa melihat Tanjung Sial, karena ada beberapa temuan-temuan yang ada di sana, dimana ada beberapa tenaga-tenaga honorer sampai sekian lama belum juga di angkat sebagai PNS, yang ada hanya orang-orang di tanah besar kemudian ditempatkan disana," ungkap dia.

Menurut Silimbona, jika masalah tersebut tak ditanggulangi, maka akan berdampak buruk pagi Malteng.

"Apabila problem tersebut dibiarkan terus berlarut-larut, maka akan memunculkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Kabupaten Malteng dan dengan sendirinya akan menimbulkan statement dari masyarakat Tanjung Sial untuk bergabung dengan pemerintahan Kabupaten SBB,"tegas dia. (**)

Sumber : beritamaluku.com