Honorer K2 Ancam Demo Besar-besaran

Ilustrasi

JAKARTA - Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Indonesia (FHI) mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, serentak di seluruh Indonesia.

Aksi akan digelar jika hingga akhir Mei 2014, pemerintah belum juga membuat aturan yang menjadi payung hukum pengangkatan seluruh honorer K2 yang belum lulus tes.

"Kami merencanakan aksi turun ke jalan secara serentak di seluruh Indonesia jika tidak ada tanggapan dari pemerintah," ujar Sekjen FHI Eko Imam Suryanto kemarin (23/4), membacakan rekomendasi hasil Rembug Nasional II Tenaga Honorer yang diadakan di WiSMA Universitas Negeri Jakarta pada 22 April 2014.

Rekomendasi yang diteken Ketua Presiden FHI Hasbi dan Eko itu dikirimkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menpan-RB Azwar Abubakar.

Sikap FHI ini sekaligus menagih pernyataan Azwar Abubakar saat Rakornas Seleksi CPNS 2014 di Jakarta pada 27 Februari 2014 yang mengatakan akan ada kebijakan bahwa tenaga honorer akan diangkat semua secara bertahap.

Hanya saja, hingga saat ini belum jelas tindak lanjut dari statemen menteri asal Aceh itu.

Hal itu, lanjut Eko, menambah kekecewaan honorer K2 di seluruh daerah di Indonesia. "Para tenaga honorer K2 yang tidak lulus resah dan galau terkait kebijakan pemerintah yang belum jelas dan tegas bagi para honorer K2 yang tidak lulus," ujar Eko.

Agar pemerintah bisa segera mengurusi nasib honorer K2 yang tidak lulus, FHI mendesak Pemerintah Pusat dan pemda untuk segera menyelesaikan  proses pengusulan dan penyusunan NIP honorer K2 yang lulus dan tidak bermasalah.

"Hal ini kami mintakan agar tidak terjadi kendala terkait proses penyelesaian tenaga honorer K2 yang belum lulus termasuk  proses penambahan kuota yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI," demikian bunyi surat FHI kepada presiden.  

FHI juga meminta kepada pemerintah untuk segera mengumumkan hasil tes  tenaga honorer K2 bagi daerah yang sampai saat ini belum diumumkan."Contohnya Kabupaten Madina," ujar Eko, masih membacakan rekomendasi yang dikirim ke pemerintah. (sam/jpnn)

Sumber : jpnn.com