Logo Komisi Pemilihan Umum
|
Ambon - Wah, ternyata mahal juga biaya pengamanan. Bayangkan, untuk Pilkada nanti Polda Maluku dan Kodam XVI Pattimura meminta dana sebesar Rp 34,9 Milyar dari Pemprov Maluku.
Permintaan dana sebesar itu dengan alasan untuk membiayai seluruh pentahapan Pilkada Maluku.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Mardin Simanjuntak kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Komisi A DPRD Maluku di ruang rapat Komisi A, Senin (18/3).
“Anggaran yang diusulkan ini untuk operasi pengamanan Mantap Praja Siwalima untuk seluruh proses tahapan pilkada, dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kan harus kondusif dan ini mulai dari tahapan pertama sampai dengan terakhir,” jelasnya.
Simanjuntak mengatakan, anggaran pengamanan yang diajukan oleh Polda Maluku tersebut sudah mengakomodir permintaan TNI. Karena, baru saja diusulkan sehingga nantinya akan disiasati bersama dengan Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif.
“Polda baru masuk minggu lalu jadi memang tidak ada anggaran, nanti kita bahas di DPRD dan nanti akan dilakukan melalui Peraturan Gubernur supaya ada dokumen anggaran. Nantinya Peraturan Gubernur kita bikin mendahului APBD Perubahan,” urainya.
Ia mengatakan, anggaran pengamanan yang diajukan oleh Polda Maluku tersebut sudah mengakomodir TNI,
Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku mengusulkan anggaran ke Pemprov Maluku untuk seluruh proses tahapan Pilkada sampai pada putaran kedua sebesar Rp 116 Milyar, dan telah dicairkan anggaran hingga saat ini sebesar Rp 50 Milyar. “Kalau untuk Bawaslu mereka minta sebesar Rp 46 Milyar yang sudah cair Rp 23 Milyar,” imbuhnya.
Sumber : siwalimanews.com
No comments:
Post a Comment