 |
| Ilustrasi |
Ambon - Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku mendesak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada).
Desakan tersebut menyusul indikasi terjadinya dugaan korupsi di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku terkait dengan proses pilkada yang berlangsung 11 Juni lalu. “Walaupun proses pilkada masih berlangsung ke putaran kedua namun karena muncul berbagai dugaan ketidakberesan dalam penggunaan anggaran pilkada maka kami mendesak agar pemprov dapat meminta BPK untuk mengaudit anggaran pilkada,” tandas Direktur LKI Maluku Usman Warang, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (10/7).
Dijelaskan, puluhan milyar anggaran daerah telah dikucurkan ke KPU untuk melakukan berbagai proses dan pentahapan hingga rekapitulasi penghitungan suara, sehingga seharusnya anggaran sebesar itu dipergunakan sebagaimana mestinya.
“Publik sangat mengharapkan proses Pilkada Maluku itu bisa berjalan dengan jujur dan bersih sehingga penggunaan anggaran daerah yang digunakan oleh KPU harus transparan sehingga tidak ada salahnya jika Pemprov meminta BPK untuk melakukan audit,” tandasnya.
Warang menyesalkan adanya indikasi korupsi yang dilakukan KPU terhadap penggunaan anggaran daerah, padahal saat ini kondisi daerah juga membutuhkan anggaran yang besar untuk proses pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan bagi masyarakat namun jika ada indikasi korupsi seperti ini maka KPU harus bertanggung jawab.
“Berapapun besar anggaran yang dipergunakan oleh KPU saat Pilkada 11 Juni lalu harus dipertanggungjawabkannya. Jangan sampai anggaran daerah tidak diperuntukan sebagaimana mestinya namun diraup oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya dirinya,” cetusnya.
Ia menambahkan, untuk menghindari adanya praduga tak bersalah terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran daerah yang digunakan oleh KPU maka Pemprov bisa meminta BPK untuk mengauditnya. (S-16)
Sumber : siwalimanews.com
No comments:
Post a Comment