BKD Maluku: Menpan Janjikan Semua Honorer K2 Jadi CPNS

Kepala BKD Maluku, Maritje Lopulalan

Ambon : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar berjanji memproses semua pegawai honorer kategori dua (K-2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) secara bertahap, kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Maritje Lopulalan.

"Pada pertemuan dengan Menpan dan RB di Jakarta beberapa waktu lalu, semua daerah mempermasalahkan lulusan honorer K-2 sehingga diputuskan nantinya diangkat menjadi CPNS secara bertahap," kata Kepala BKD Maluku, Maritje Lopulalan, di Ambon, Jumat (14/3).

Karena itu, ujarnya, masing-masing BKD diarahkan memproses honorer K-2 secara bertanggung jawab agar setiap ada kuota CPNS langsung diproses sesuai kebutuhan.

"Pastinya secara bertahap sehingga para honorer K-2 hendaknya memaklumi kebijakan pemerintah yang mengatur kuota CPNS sesuai kondisi keuangan negara," ujarnya.

Maritje mengatakan, janji Menpan dan RB itu telah disampaikan kepada kepada Gubernur Maluku, Said Assaagaff dan Wagub, Zeth Sahuburua yang dilantik Mendagri Gamawan Fauzi di Ambon pada 10 Maret 2014.

"Gubernur dan Wagub saat mengunjungi ruangan BKD, kemarin (Kamis), saya manfaatkan untuk melaporkannya, selajutnya diarahkan memprosesnya sesuai ketentuan kepegawaian dengan bertanggung jawab," tegasnya.

Sebelumnya, Sekda Maluku, Ros Far-Far mengancam akan mencoret CPNS lulus seleksi dari jalur honorer K-2 yang ternyata tidak pernah menjadi pegawai honorer di jajaran pemprov setempat.

"Kami mendengar ada yang protes soal hasil seleksi CPNS jalur honorer K-2 karena tidak pernah mengabdi, makanya sedang dirampungkan datanya untuk dikoordinasikan dengan Menpan dan RB, Azwar Abubakar agar dicoret," katanya.

CPNS jajaran Pemprov Maluku jalur honorer K-2 yang lolos sebanyak 151 dari peserta 402 orang.

Karena itu, bersama staf teknisnya akan merampungkan data CPNS "bermasalah" dan memandang perlu menemui Menpan dan RB.

"Saya pun akan mengevaluasi kerja staf sehingga ada CPNS 'bermasalah' bisa lolos dan menimbulkan keresahan maupun aksi unjuk rasa di sejumlah Kabupaten/ Kota di Maluku," ujar Sekda.

Diakuinya, Pemprov Maluku juga memandang perlu mengklarifikasi Menpan dan RB, Azwar Abubakar soal lulusan CPNS jalur honor K-2 yang kenyataan tidak sesuai dengan kebutuhan disampaikan.

"Sebelumnya Menpan dan RB telah dikoordinasikan soal kebutuhan formasi CPNS di Maluku berkaitan dengan tenaga teknis di sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, kenyataan kurang terakomodir," ujar Sekda.

Begitu pun, tenaga administrasi maupun teknis lainnya yang sudah lama mengabdi maupun usianya telah di atas 35 tahun.

"Kami sebenarnya juga telah sepakat dengan Para Bupati dan Wali Kota agar tenaga teknis itu bila telah lolos seleksi CPNS dari jalur honorer K-2, maka harus ditingkatkan kualitas mereka," kata Sekda. (ant/tm)

Sumber : tribun-maluku.com