Kurikulum Baru Tanpa Perencanaan dan Hanya Proyek Cari Uang

Siswa SD yang dikhawtirkan akan mengalami "korban" dari 

perubahan kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013.

JAKARTA - Meski tahapan uji publik  tinggal menunggu hasil, rencana pengembangan dan perombakan total kurikulum pendidikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan masih disebut tanpa grand design dan terkesan asal-asalan.

Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti menilai terungkapnya beberapa persoalan baru dalam persiapan pelaksanaan kurikulum baru, seperti tidak adanya anggaran pelatihan guru melalui Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDM-PMP), Kemdikbud, sebagai bukti pergantian kurikulum asal-asalan.

"Ini makin menunjukkan bahwa pergantian kurikulum memang tanpa perencanaan yang matang. Terkesan proyek," kata Retno Listyarti saat berbincang dengan JPNN, Jumat (21/12).

Anggota Panja Kurikulum, Komisi X DPR, Ferdiansyah mengungkap anggaran pelaksanaan kurikukulum baru 2013 senilai Rp513 miliar tidak menganggarkan pelatihan guru melalui BPSDM-PMP. Karena anggaran itu hanya dialokasikan pada Direktorat Pembinaan SD sebesar 269,3 miliar, Direktorat Pembinaan SMP sebesar Rp 130,2 miliar dan Direktorat P2TK Dikdas) sebesar 114,4 miliar.

"Sejak awal Kemdikbud memang tidak pernah merencanakan melatih guru, makanya pelatihan tidak dianggarkan. Ini menggabarkan Kemendikbud memang tidak memiliki grand design dalam meningkatkan kualitas pendidikan," tudingnya.

Ditegaskannya bahwa sudah dilatih sekalipun guru belum tentu menunjukkan hasil maksimum, apalagi jika tidak dilatih. Dia juga menilai selama 5 tahun terakhir ini pun pelatihan guru sangat minim. Karena itu dia berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki kesungguhan dalam membangun kapsitas guru.

Proyek Cari Uang

Sementara itu Koordinator investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi menuding perubahan kurikulum 2013 hanyalah proyek untuk meraup uang. Selain anggarannya yang terlalu besar, yakni Rp 513 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga tidak mengalokasikan dana tersebut untuk pelatihan guru. Sehingga program ini dinilai hanya ajang untuk cari uang.

Menurut Uchok, alokasi anggaran untuk pergantian kurikulum terlalu besar dan akan tidak akan efektif menciptakan manusia yang unggul. Karena yang seharusnya dibenahi terlebih dulu adalah kapasitas guru selaku ujung tombak.

Sementara pada tahun 2013 ini, tidak ada yang namanya anggaran untuk meningkatkan kapasitas Guru. Dengan demikian, nasib perubahaan  kurikulum akan mengalami nasib yang sama seperti nasib kurikulum yang lainnya.

"Bahwa kurikulum hanya menjadi proyek-proyekan untuk mencari uang bagi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir Jabatan Presiden SBY. Jadi, bukan untuk menjadi kurikulum yang mencerdaskan bagi anak, dan Guru," kata Uchok saat dikonfirmasi JPNN, Jumat (21/12).

Seharusnya, lanjut dia, yang harus diubah atau "dicerdaskan"  dalam perubahan kurikulum itu adalah Gurunya. Sebab, sebagus apapun kurikulum tersebut, kalau Gurunya sangat minim kapasitasnya, maka  guru tidak akan maksimal dalam  menafsiran kurikulum baru.

Dengan demikian dampak perubahan kurikulum baru bukan lagi sebagai pembebasan kebodohaan buat para siswa, tapi tetap saja sebagai indoktrinasi kepada siswa yang  harus patuh kepada teks kurikulum tersebut.

Dia menyarankan lebih baik anggaran kurikulum sebesar Rp 513 miliar itu ditunda dulu dan pemerintah lebih fokus kepada meningkatkan kapasitas Gurunya. Karena Guru itu adalah garda depan yang mencerdaskan siswa. Karena kalau Gurunya tidak cerdas, pasti siswanya tidak bisa diharapkan untuk ikut persaingan  global.

"Rendahnya kapasitas Guru, menjadikan orang tua memilih menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri daripada di dalam negeri, karena, guru dianggap jadul alias ketinggalan informasi yang terus berkembang," pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com