Bupati Yahukimo (Papua) Tolak Ujian Nasional

Ones Pahabol, Bupati Yahukimo Papua yang menentang pelaksanaan UN

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 tinggal hitungan bulan, persiapan ke arah itu tengah dibesut oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab. Salah satu diantaranya adalah sosialisasi kisi-kisi UN tahun 2013 yang telah diluncurkan dalam laman resmi BSNP.

Ditengah persiapan itu pro kontra tentang pelaksanaan Ujian Nasional terus berkembang.  Pihak yang pro umumnya adalah para pengambil kebijakan di negeri ini. Adapun alasan utamanya adalah Ujian Nasional dipakai sebagai tolok ukur perkembangan dan kemajuan pendidikan di tanah air.

Sedangkan yang kontra justru datang dari pemerhati pendidikan dan tentunya para orang tua yang khawatir dengan beban psikis anaknya ketika akan menghadapi ujian.  Tentunya, kebanyakan siswa akan sedikit stress bila menghadapi Ujian Nasional.  Apalagi naskah ujian tahun 2013 yang kabarnya terdiri dari 20 paket soal untuk tingkat SMA sederajat.  Sungguh akan menjadi beban tersendiri bagi setiap peserta unas.

Kembali ke permasalahan menentang pelaksanaan ujian nasional.  Kali ini tak tanggung-tanggung justru datang dari pejabat sendiri.  Kedengarannya sungguh janggal, dimana seorang pejabat daerah (bupati) menentang otoritas penguasa (Mendikbud) sebagai perpanjangan tangan dari penguasa (presiden). 

Adalah Bupati Yahukimo, Papua Ones Pahabol yang secara tegas menyatakan /bahwa dirinya menolak pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi para pelajar yang ada di daerahnya. 

Berikut alasan bupati Ones Pahabol menolak pelaksanaan Ujian Nasional yang dikutip dari JPNN.com

Alasan utamanya adalah karena adanya pemberlakuan standar kelulusan secara nasional dan pembuatan soal ujian yang secara terpusat itu dinilai sangat tidak logis diterapkan di daerahnya. 

"Kondisi pendidikan di setiap provinsi atau setiap daerah pasti berbeda-beda. Jadi Papua ini harus ada kekhususan, apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti di Yahukimo ini, mengingat pelaksanaan proses belajar mengajarnya jelas jauh berbeda bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia," paparnya.

Lebih lanjut dia memaparkan kondisi pendidikan di daerah pedalaman sangat memprihatinkan. Para gurunya tidak berada di tempat tidak hanya satu atau dua hari, tapi hingga berbulan-bulan lantaran kondisi geografis yang tidak memungkinkan. Sementara pendidikan di daerah lain sudah berjalan dengan lancar dan gurunya selalu berada di tempat. Jadi apabila di akhir pendidikannya hanya diukur dengan standar ujian nasional, maka anak-anak dari daerah pedalaman itu sangat sulit untuk bersaing."Jadi kita harus jujur. Kita tidak boleh melakukan pendidikan dengan proses penipuan," ungkap bupati tanpa menyebut modus penipuannya seperti apa, karena hal itu dianggapnya sudah menjadi rahasia umum.

Karena itulah Ones mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh agar meninjau kembali pemberlakuan ujian nasional itu. "Ujian akhir bagi para pelajar itu harus disesuaikan dengan pola pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah. Kalau hal itu dipaksakan, maka itu sama artinya dengan membunuh karakter manusia Papua, khususnya generasi penerus Yahukimo," ujarnya.

Dikatakannya, bila ujian nasional itu terus dipaksakan, maka anak-anak dari daerah pedalaman akan bayak yang tidak lulus, dan itu akhirnya mendiskreditkan anak-anak yang semestinya juga bisa tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya. Oleh sebab itu, pola ujian nasional harus diubah. Kurikulumnya juga harus diubah dan disesuaikan dengan kondisi daerah. "Kurikulim yang bagus itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah, dengan adat istiadat, social budaya, dan kondisi geografis yang ada, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi pintar dan bisa bersaing dengan yang lain," tukasnya.

Bupati menambahkan, ujian itu ibarat nyanyian. Jadi, jangan paksakan nyanyian itu bisa ditiru oleh semua daerah tanpa mengetahui iramanya. "Jadi Jakarta jangan paksakan agar kita bernyanyi dengan nada dan iramanya orang Jakarta, tapi biarlah kami menyanyi dengan lagu kami sendiri, daripada kami harus nyanyi hanya tau kata-kata tanpa tau iramanya. Jadi Jakarta tidak boleh pukul rata semua daerah," pungkasnya. (fud)

Sumber : http://www.jpnn.com