Kurikulum2013 Terancam Gagal

Ilustrasi

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memaksakan Kurikulum 2013 pada Juni mendatang bakal menuai kegagalan.

Alasannya, masih banyak persoalan krusial yang harus dilakukan, termasuk sosialisasi kurikulum baru tersebut ke sekolah-sekolah, belum lagi menyangkut persiapan para guru. 

”Saya khawatir penerapan Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pada Juni depan hanya menambah kesibukan berupa pencetakan buku dan pelatihan guru yang asal-asalan,” ucap  Ketua Litbang PB PGRI Muhammad Abduhzen saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite III DPD RI di Gedung DPD, Jakarta, Jumat, (25/1).

Menurut dia, tidak beralasan mengingat Kurikulum 2013 yang belum disahkan, namun akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. Terlebih lagi mengingat substansinya yang tidak jelas, sehingga kemungkinan penyusunannya dilakukan secara tergopoh-gopoh. 

”Saya rasa pemerintah juga berlebihan. Ini hanya dramatisasi karena kenyataannya kurikulum baru ini tidak sedahsyat yang diucapkan,” jelasnya.

Maka dari itu, Abduhzen merasa ragu jika perubahan kurikulum ini memang benar-benar otentik atau hanya mementingkan proyek bawaan. ”Yang penting itu bukan kurikulumnya, tetapi implementasinya,” terang Direktur Eksekutif Institute for Education Reform di Universitas Paramadina.

Wakil Ketua Komite III DPD Sulistyo menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah sebelum Kurikulum 2013 diterapkan. Pertama, pemahaman tentang konsep berbasis sains, pendekatan tematik integratif dalam Kurikulum 2013 hanya cocok untuk siswa SD. 

”Sedang untuk siswa SMP dan SMA sebaiknya didasarkan pada karakteristik keilmuan yang berbeda antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya,” cetusnya.

Kedua, lanjut dia, gagasan menghilangkan penjurusan SMA perlu dikaji ulang. Karena meski lebih demokratis, tetapi kebijakan tersebut mengandung implikasi terkait sarana dan prasarana sekolah, kesiapan guru dan sistem supervisi mata pelajaran. 

”Kami juga minta agar diterbitkan dulu landasan hukum dari Kurikulum 2013 tersebut tanpa mengabaikan berbagai masukan dalam uji publik,” kata Ketua Umum PB PGRI itu.

Selain itu, untuk melaksanakan kurikulum baru, pemerintah juga perlu melakukan persiapan lebih matang dengan mempertimbangkan heterogenitas wilayah Indonesia, kesiapan guru dan sinkronisasi yang baik antar stakeholder. ”Jadi menurut hemat kami, pemerintah nggak perlu terburu-buru menerapkan Kurikulum 2013 pada Juni mendatang,” lontar senator asal Jawa Tengah itu.

Anggota DPD RI dari Banten Abdi Sumaithi menambahkan, pendidikan nasional tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga harus membangun akhlak mulia, sehingga menuntut adanya kurikulum yang terintegrasi. ”Ada tiga hal yang perlu dikaji terkait perubahan kurikulum ini, yaitu orientasi, dasar pijakan, dan juga pendekatannya. Apakah holistik atau tidak?” papar dia.     

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh menegaskan, kurikulum baru yang dirancang pemerintah tidak muncul tiba-tiba. Tapi sudah disiapkan sejak 2010. ”Apakah kurikulum yang kita kembangkan sekarang ujug-ujug muncul begitu saja" Saya kira tidak. Jadi kita sudah pikirkan penataan kurikulum ini sejak 2010, kita lakukan kajian,” tandasnya.

Nuh menambahkan, selama tiga tahun terakhir, penelitian yang dilakukan juga melibatkan guru. Namun bukan berarti harus mengikutsertakan semua guru yang jumlahnya 2,9 juta orang. 

Tapi guru yang diikutsertakan dalam penyusunan kurikulum baru hanya diambil beberapa guru sebagai sampel yang mewakili suara guru. ”Mereka juga ikut melihat kurikulum yang saat ini dijalankan, apa kelemahan dan kelebihannya, bagian mana yang harus disempurnakan,” jelasnya. (fdi)

Sumber : http://www.jpnn.com