Segera Terbit, Permendikbud Penanganan Tawuran

Indra Akuntono

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang pencegahan kekerasan dan tawuran pelajar serta penanganannya, termasuk di antaranya mengatur soal sanksi yang dapat dijatuhkan. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, instrumen kebijakan tersebut dibuat untuk mempersiapkan peserta didik agar tidak terkontaminasi hal-hal buruk, terutama terkait dengan kekerasan dan perkelahian pelajar.

Mata Pelajaran Dikepras, Guru Jangan Cemas

Ilustrasi

JAKARTA - Para guru SD tidak perlu cemas dengan rencana pemerintah mengepras mata pelajaran (mapel) dari sebelas ke tujuh mapel. Pemerintah memastikan, pengeprasan jumlah mapel sebagai dampak dari revisi kurikulum ini tidak akan mempengaruhi posisi guru.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, anggapan jika pengeprasan mapel ini berdampak pada PHK guru SD itu tidak benar. "Termasuk tudingan jika nanti banyak guru SD yang kehilangan jam mengajar, itu juga salah," kata dia.

Kurikulum Baru, Hanya 7 Mata Pelajaran untuk SD

Ilustrasi

JAKARTA — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud) Suyanto menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD). Dari rata-rata SD saat ini yang memiliki 11 mata pelajaran, tahun depan akan disederhanakan menjadi sekitar tujuh mata pelajaran.

"Disederhanakan menjadi tujuh pelajaran dan supaya pola pikirnya sesuai usia anak-anak," kata Suyanto saat ditemui di gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Beasiswa Sobat Bumi Dibuka Oktober

Ilustrasi.

JAKARTA - Pertamina Foundation membuka pendaftaran bagi 205 penerima beasiswa Sobat Bumi mulai 1 Oktober 2012. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa berprestasi sekaligus berwawasan dan berbudaya lingkungan di 17 perguruan tinggi negeri.

Seleksi penerimaan dilakukan melalui tahapan seleksi administrasi, di antaranya transkip nilai dengan IPK minimal 3 pada skala 4 di semester keempat. Kemudian, menyertakan biodata serta keterangan berbadan sehat. Calon peserta juga akan menjalani proses wawancara dari panelis yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, Pertamina (Persero), dan Pertamina Foundation.

Para Juara Bakal Dibiayai sampai Jadi Doktor

KOMPAS.com/Ali Sobri

Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2012 dibuka di Balairung Universitas 

Indonesia, Depok, Selasa (25/9/2012)

DEPOK - Para mahasiswa yang berhasil menjadi juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina 2012 memperoleh kesempatan untuk meraih gelar doktor dengan beasiswa. VP Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, langkah ini diambil karena kebutuhan yang besar akan doktor-doktor muda di Tanah Air.

"Sebagai pemenang OSN sangat mungkin untuk mereka kami sekolahkan sampai gelar doktor, terutama jika skripsi mahasiswa atau peserta itu tentang energi baru dan terbarukan," katanya saat menggelar konferensi pers di Pusat Administrasi Universitas Indonesia, kampus Depok, Selasa (25/9/2012).

Pendidikan Karakter Tak Perlu Jadi Mata Pelajaran

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ilustrasi: anak-anak

JAKARTA - Pengamat pendidikan Institut Teknologi Bandung (ITB), Iwan Pranoto menyampaikan, pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan. Akan tetapi, Iwan menilai, hal itu tak perlu dijadikan alasan untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran khusus di semua jenjang pendidikan.

"Pendidikan karakter itu penting, tapi tidak ada yang mengatakan harus dijadikan dalam satu mata pelajaran khusus," kata Iwan kepada Kompas.com, Senin (24/9/2012).

"UN Bukan soal Ada Pengawas atau Tidak..."

KOMPAS.com/Taufiqurrahman

Ilustrasi: pengawas ujian nasional.

JAKARTA - Rencana pemerintah memperbanyak jumlah paket soal dan meniadakan pengawas ruangan dalam ujian nasional (UN) menuai tanggapan serius. Pasalnya, kebijakan itu masih jauh dari esensi UN yang seharusnya dijadikan alat pemetaan dan bukan sebagai faktor penentu kelulusan.

Ketua Indonesia Menggugat yang aktif menolak UN sebagai alat kelulusan, Iwan Pranoto, mengatakan bahwa rencana meniadakan pengawas ruangan merupakan buntut dari 20 paket soal yang disajikan dalam UN tahun depan. Secara strategi, memperbanyak jumlah paket soal itu akan berjalan ampuh karena mempersempit celah melakukan kecurangan. Kendati begitu, dia beranggapan, esensi UN sejatinya harus lebih luas dan tak sebatas proses yang berjalan dengan jujur.